 |
| Ilustrasi Abolisi dan Amnesti |
POV.Rakyat - Kabar terbaru bikin kaget, Tom Lembong dapat abolisi, Hasto Kristiyanto dapat amnesti. Ibaratnya, lagi asyik nonton drama kriminal, eh ending-nya langsung happy tanpa proses. Data mengejutkan: 9 dari 10 obrolan di warung kopi hari ini pasti nyenggol soal ini. "Wah, cepet banget ya prosesnya. Saya aja ngurus KTP baru sebulan belum kelar," celetuk Pak RT sebelah, sambil geleng-geleng kepala. Bikin penasaran, kan?
Politik Berkuasa, Hukum Bertanya?
Pengamat politik Ubedilah Badrun bilang, kasus mereka berdua ini terkesan politis. Lha, kok bisa? Tom Lembong, yang dikenal kritis sama Jokowi dan dekat sama Anies. Terus, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP yang juga rajin kritik Jokowi dan dekat sama Megawati. Kebetulan banget, ya? Mirip kayak main catur, tiba-tiba bidak yang kejepit langsung bisa loncat keluar dari papan.
"Ini mah namanya kriminalisasi," kata Ubedilah. Dia ngerasa proses peradilan yang terjadi itu nggak murni hukum, tapi ada "politically motivated prosecution"-nya. Jadi, kayaknya bukan cuma kita yang ngerasa ada yang aneh. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang ngatur bidak-bidak di meja hijau. Hukum kok jadi kayak game mobile legends, bisa di-cheat?
Ada Apa di Balik Keputusan Ini?
Pemberian abolisi dan amnesti ini memang hak prerogatif presiden, tapi harus persetujuan DPR RI. Pertanyaannya, kok bisa pas banget kasusnya dimulai di akhir kekuasaan Jokowi? Terus, begitu masuk era Prabowo, langsung klir? Apakah ini cuma pilihan subyektif Prabowo di tengah situasi politik yang 'tidak normal'? Atau, ini sinyal kalau di negara kita, hukum itu bisa jadi alat, bukan tujuan? Kalau begini terus, masihkah kita percaya kalau hukum itu buta, atau dia cuma pura-pura tidak melihat?